Banda Aceh - Bakda Jumat, Jam 15.15' WIB, 05 Juli 2024, Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh yang diwakili oleh beberapa pengurus, berkesempatan hadir beraudiensi ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Aceh, yang terletak di jalan Tgk Chik Di Tiro, Banda Aceh.
Bertempat di _Ruang khusus_ Kanwil DJP Aceh, "Aceh Mulia Cafe", yang nampak didesain bersahaja itu, Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh yang baru : Paryan, menerima kunjungan audiensi Kadin Aceh yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Muhammad Mada. Turut hadir bersama, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian, H. Ramli, S.E, Wakil Ketua Umum Bidang ESDM, M. Hanafiah, S.Hi, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Ham, H.T. Yusuf, S.H, Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan dan Sarana, Iqbal Idris Aly, S.E, Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan Syariah, T. Hanansyah, S.E, M,Si, CA dan Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi, Teuku Jailani, S.E.
Kunjungan audiensi ini disebutkan lebih kepada kunjungan silaturahmi antara Dewan Pengurus Kadin Aceh bersama Kakanwil DJP Aceh yang baru Paryan yang menggantikan KaKanwil sebelumnya, Imanul Hakim, yang belum lama ini pindah tugas ke Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau.
Muhammad Mada, yang akrab disapa Cek Mada, mengungkapkan, pertama, Kadin sangat perlu melakukan kunjungan audiensi ini, mengingat selama dua tahun belakangan antara Kadin dengan DJP sudah berhasil dibangun koordinasi dengan baik dan hubungan kelembagaan yang sinergis, semangat ini perlu kita teruskan, khususnya dalam bentuk pembinaan, edukasi dan sosialisasi aturan perpajakan. Kedua, teman-teman di asosiasi dan dunia usaha sangat perlu mendapatkan edukasi dari Kanwil DJP, karena ini sumber pembinaannya langsung, maka teman-teman dunia usaha bisa lebih yakin dan bersemangat, terbantu dan terhindar dari kesalahan pencatatan transaksi keuangan terkait pajak sejak dari awal. "Selama ini yang kami lihat, pada beberapa kondisi, terjadi kesalahan dalam pencatatan dan pembukuan, sehingga sebagian pelaku usaha lebih memilih menghindar dari kewajibannya, ini tentunya dapat dihindari bila pembinaan dan edukasi dari DJP kepada teman-teman didunia usaha dapat terlaksana dengan baik dan dapat juga dipahami dengan baik", Ujar Cek Mada.
H. Ramli, SE, yang juga Ketua DPD Apindo dan DPD Organda Aceh, selanjutnya menambahkan, "hubungan baik antar lembaga perlu terus dibina, karena hanya dengan kebersamaan yang kolaboratif, kekuatan ekonomi suatu daerah bisa ditingkatkan". Aceh punya potensi yang luar biasa tetapi sampai saat ini belum mampu keluar dari kondisi dengan status kemiskinan nomor satu se-Sumatera. Hal ini antara lain karena sektor produktif, industri dan manufaktur tidak tumbuh dan berkembang di Aceh. Banyak diskusi dan upaya telah dilakukan untuk mendorong namun hingga saat ini belum sampai pada hasil yang diharapkan, disinilah kita perlu ada upaya dan komitmen yang lebih, juga harus bersama-bersama membenahi kondisi-kondisi yang belum kondusif, baik infrastruktur, perizinan, regulasi maupun perpajakan, agar dunia usaha Aceh memiliki peluang untuk tumbuh lebih baik kedepan.
Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh, Paryan, menyambut baik dan memberi apresiasi atas kunjungan audiensi yang dilakukan teman-teman Dewan Pengurus Kadin Aceh dan berjanji akan balik berkunjung juga ke kantor Kadin. "Dunia usaha sejatinya adalah mitra utama DJP, karena tanpa dunia usaha, tentunya DJP tidak akan mampu melakukan tugas dan menjalankan fungsinya dengan baik", jelas Paryan. Untuk itu DJP nantinya akan berusaha maksimal untuk memberikan edukasi dan sosialisasi melalui bidang-bidangnya. Selanjutnya, Ridho Syafruddin, KabidP2 Humas DJP Aceh, yang ikut mendampingi, mangatakan, ada beberapa pendekatan yang akan kita lakukan bersama antara lain melalui kerjasama dengan asosiasi dibidang keuangan dan juga konsultan pajak, serta pola pendekatan badan usaha sektoral yang lebih spesifik, sebagai contoh edukasi dan sosialisasi kepada sektor jasa kontruksi.
Kakanwil DJP Aceh, pada kesempatan itu juga turut didampingi oleh Kabid KBP, Taufik Danadidjaja dan Kabid P2IP, Wahyudi, menjelaskan bahwa dalam waktu dekat pola pembinaan sebagaimana disampaikan KabidP2 Humas yaitu dengan menggunakan pola sektoral akan segera dilaksanakan sehingga lebih fokus dan hasilnya diharapkan akan lebih efektif.
Menanggapi pendekatan pembinaan yang baru oleh DJP kepada badan usaha yang lebih sektoral dan spesifik, Teuku Jailani, mengatakan bahwa "hal itu menurutnya sangat tepat, karena masing-masing bidang usaha memiliki konsep dan model usaha yang berbeda sehingga akan lebih mudah dalam penanganan aspek keuangannya. Terkait adanya kebijakan fiskal seperti _Super Tax Deduction_ bagi industri yang menyelenggarakan Program Pelatihan Vokasional di perusahaan. Menurutnya, _insentif_ ini akan sangat membantu mengurangi beban biaya bagi perusahaan. Kita harapkan nantinya DJP dapat memberikan pembekalan teknis didalam pelaksanaannya".
Menutup kunjungan audiensi yang berlangsung sejuk tersebut Kadin Aceh dan DJP Aceh sepakat meningkatkan frekuensi dan kualitas kerjasama pembinaan dan edukasi perpajakan kepada dunia usaha di Aceh yang lebih intensif. Kadin sendiri akan meningkatkan koordinasi dan memfasilitasi edukasi sebagai wujud pelaksanaan tugas dan peran Kadin dalam memfasilitasi dan mengadvokasi para anggota Kadin. "Saya mengajak untuk bersama-sama membangun ekonomi Aceh melalui pilar dunia usaha yang lebih produktif yang didukung oleh kebijakan fiskal yang makin kondusif", tutup Cek Mada. [*]