Pidie - Misfakhrul, kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menyorot tiga pimpinan DPRK Pidie, akan membeli tiga mobil Fortuner sebagai kendaraan dinas pada tahun 2024. Pembelian tiga Fortuner, mengingat dua kendaraan dinas jenis Fortuner yang lama telah di dem dua mantan pimpinan DPRK Pidie.
Sementara satu mobil dinas Fortuner tidak bisa di dem, sehingga ditarik menjadi ke Bagian Asset Setdakab Pidie.
"Saya menilai, pembelian tiga Fortuner untuk tiga pimpinan DPRK Pidie belum tepat, karena saat ini kabupaten sedang mengalami defisit anggaran".
Ia juga mengungkapkan keprihatinan terhadap rencana pengadaan tiga unit kendaraan mewah Toyota Fortuner oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie. Rencana ini dianggapnya tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
"Saya geram melihat aksi nekat ini, sebab anggaran daerah tersebut seharusnya digunakan untuk menormalisasi sungai di kawasan Gampong Cot Tengoh yang kerap merendam Sigli sebagai pusat perbelanjaan di Pidie"
Misfakhrul berpendapat bahwa anggaran daerah seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas public yang dinilai urgen.
"Pembelian kendaraan mewah oleh pimpinan DPRK pada saat rakyat masih berjuang dengan masalah ekonomi mencerminkan ketidakpekaan terhadap realitas sosial. Sebagai wakil rakyat, seharusnya mereka lebih mementingkan kebutuhan rakyat daripada kepentingan pribadi," ujarnya,Selasa, 22 Oktober 2024.
Dinas Lama diDem Sekwan DPRK Pidie, Miswar MSi, menjelaskan, tiga Fortuner dibeli kepada tiga pimpinan DPRK Pidie, mengingat dua mobil dinas yang lama telah didem dua mantan pimpinan DPRK Pidie.
Sementara satu Fortuner yang lama tidak didem, yang kini diserahkan ke Bagian Asset Setdakab Pidie.
"Jadi tiga Fortuner itu kita beli menggunakan APBK P 2024. Tiga Fortuner itu sebagai mobil dinas pimpinan dewan. Pengadaan mobil dinas itu telah sesuai aturan," jelasnya
Meskipun demikian, Misfakhrul tetap menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik. Ia mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam mengawasi pengeluaran anggaran daerah, agar prioritas anggaran benar-benar berpihak kepada rakyat.
"Rakyat berhak mengetahui bagaimana dana publik dikelola. Transparansi dalam pengadaan ini sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap DPRK tetap terjaga," tutup Misfakhrul.[rilis]